LAHAT – Beredarnya surat rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang meminta sekolah SD dan SMP berlangganan media tertentu menggunakan dana sekolah menuai kritik keras dari Nusantara Corruption Watch (NCW) Sumatera Selatan.
Koordinator Bidang Kajian Eksekutif NCW Sumsel, Syawal, menilai surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Lahat berinisial NA bersama Kabid SD AD dan Kabid SMP H diduga tidak sekadar rekomendasi, melainkan berpotensi menjadi bentuk penggiringan penggunaan anggaran sekolah kepada media tertentu.
“Pada prinsipnya kami mendukung kerja sama sekolah dengan media. Namun ketika hanya media tertentu yang direkomendasikan, muncul pertanyaan besar, apa dasar dan kepentingannya?” tegas Syawal, Jumat (5/6).
Menurutnya, hasil telaah NCW Sumsel menemukan indikasi adanya arahan terselubung kepada kepala sekolah agar berlangganan media yang telah ditentukan. Kondisi ini dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi dan kemandirian sekolah dalam mengelola anggaran.
“Ketika surat itu keluar dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah tentu akan menganggapnya sebagai perintah. Ini yang patut dipersoalkan. Jangan sampai rekomendasi berubah menjadi tekanan,” ujarnya.
NCW Sumsel juga menyoroti penggunaan dana sekolah yang wajib mengacu pada aturan dan kebutuhan prioritas sekolah, bukan berdasarkan keinginan atau arahan pihak tertentu.
“Anggaran pendidikan bukan dana pribadi pejabat. Jangan jadikan dana sekolah sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu yang membebani sekolah,” katanya.
Atas dasar itu, NCW Sumsel mendesak Inspektorat Kabupaten Lahat segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Lahat guna memberikan penjelasan kepada publik.
“Kami meminta Bupati Lahat tidak tutup mata. Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang bermain kepentingan yang berpotensi merugikan sekolah,” pungkas Syawal.
NCW Sumsel juga menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka kemungkinan menggelar aksi massa apabila tidak ada klarifikasi maupun langkah konkret dari pihak terkait. Tim
