Mukri juga menegaskan, langkah-langkah yang di lakukan merupakan bentuk komitmen dari organisasi dalam mendukung pemerintahan agar bersih,terbuka, dan berpihak pada rakyat.
“ Kami menginginkan agar pemerintahan di sumatera selatan ini menjadi contoh dalam menerapkan prinsip meritokrasi, menjauh dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Dalam sikapnya, kedua organisasi tersebut mendesak agar Kajati Sumsel yang baru segera membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas dugaan rasuah di ULP kabupaten muba yang terjadi pada pertengahan oktober yang lalu dan dapat memberikan pengawasan terhadap asesmen dan dugaan jual beli jabatan di kalangan pemerintahan kabupaten muba.
agar pemerintahan yang ada di muba bebas dari praktik suap, kolusi, dan nepotisme.
Pernyataan sikap ini di tandatangani langsung oleh Mukri A. Syukur, S.Sos., M.Si. sebagai kordinator aksi dan Diding Abdurrahman, S.Pd.I. sebagai Kordinator lapangan, yang mewakili DPW MSK Indonesia dan PB FPMP Provinsi Sumatera Selatan.
Di akhir aksi. Keduanya menyerukan semangat perjuangan anti-korupsi dengan pesan kuat.
" Ku teguhkan hati sambil berujar, mari berjuang, bergerak bersama di bawah amanah penderitaan rakyat Indonesia.”
Setelah melakukan aksi demo ratusan masa. Dari kedua organisasi membubarkan diri secara tertib dan damai.
 
 
