Musi Banyuasin, sriwijayaviral.com -Sebuah video yang beredar luas pada Rabu, 15 Oktober 2025, sekitar pukul 11.30 WIB memperlihatkan keributan di areal Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Insiden ini terjadi tepat di antara Gedung LPSE dan Kantor Bappeda, di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muba.
"Keributan di halaman kantor Pemkab Muba, uang bertebaran, dan dugaan suap dalam proses lelang proyek mengguncang publik. Apakah ini awal terbukanya praktik busuk dalam pengadaan di daerah?"
Dalam video tersebut terlihat adu dorong yang diduga melibatkan pihak rekanan atau pemborong dengan kelompok kerja (pokja) ULP.
Tidak hanya itu, suasana semakin panas ketika tampak uang pecahan Rp100.000 berserakan di halaman, serta seorang pria yang diduga aparat membawa pistol terselip di pinggang.
Dugaan awal yang beredar menyebutkan adanya ketidakberesan dalam proses lelang proyek pengadaan barang dan jasa. Seorang tokoh masyarakat yang dikenal dengan sapaan Ustad Coy (Alamsyah) secara tegas menyampaikan dalam video:
“Ini dugaan suap. Dan ini tasnya,” ucapnya sambil menunjuk benda yang diduga tempat uang.
Lebih lanjut, Coy menuding bahwa kejadian ini adalah bukti nyata pengendalian proyek oleh oknum tertentu di tubuh ULP.
“Ini nanti bisa diperiksa penegak hukum. Ini kasus pengendalian tender proyek di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka kita serius. Muba ini, sesuai dengan komitmen Bupati: ‘Maju Lebih Cepat, Berantas Korupsi’. Ini salah satunya, Alhamdulillah kita temukan, karena di ULP itu tidak bersih, semua proyek diarahkan,” jelas Coy.
Pernyataan Coy itu memantik reaksi dari Kepala Bagian ULP, Erdiansyah, yang menilai bahwa peristiwa itu hanya kesalahpahaman antara pihak pokja dan penyedia.
“Akan dimediasi. Supaya tidak banyak interpretasi diarahkan, tanyake dengan Ustad Coy langsung. Biar dak multitafsir... Kalau kami Kabag ULP, tidak pernah mengarahkan apalagi intervensi,” ujarnya.
ULP Kabupaten Musi Banyuasin sendiri merupakan unit yang mengelola seluruh proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintahan kabupaten. Jika benar terjadi praktik kecurangan, maka implikasinya sangat serius bagi tata kelola anggaran publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun dari Pemkab Muba mengenai langkah investigasi atas kejadian tersebut.
